Polymarket Luncurkan Pasar Prediksi Larangan Model AI Open Source oleh Pemerintah AS

Polymarket, platform prediksi pasar berbasis blockchain, mengumumkan pasar baru pada Selasa, 14 Juli 2026, yang bertanya: "Akankah pemerintah AS melarang model AI open source pada tahun 2026?" Pengumuman ini disebarkan melalui akun resmi Polymarket di X. Pasar prediksi ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan global mengenai keamanan dan regulasi model AI open source. Beberapa pihak di Washington telah menyuarakan kekhawatiran bahwa model open source dapat disalahgunakan oleh aktor jahat atau digunakan untuk mengembangkan senjata otonom. Poin yang perlu digarisbawahi, Polymarket sendiri memiliki sejarah regulasi yang rumit di AS. Pada 2022, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) melarang Polymarket beroperasi di AS karena dianggap menjalankan bursa derivatif tanpa registrasi. Larangan itu memblokir pengguna AS untuk mengakses platform tersebut.

Pada Juli 2025, penyelidikan kriminal dan perdata terhadap Polymarket oleh Departemen Kehakiman dan CFTC ditutup tanpa tuntutan. Penutupan itu terjadi beberapa bulan setelah agen FBI menyita ponsel dan perangkat elektronik milik CEO Polymarket, Shayne Coplan. Pasar prediksi baru ini tidak serta merta mengindikasikan bahwa larangan akan terjadi. Ini hanyalah instrumen spekulasi yang mencerminkan sentimen pasar terhadap kemungkinan kebijakan di masa depan. Belum ada RUU atau pernyataan resmi dari pemerintah AS yang secara spesifik menargetkan pelarangan model AI open source. Implikasi second order dari pasar ini adalah meningkatnya perhatian publik dan investor terhadap arah kebijakan AI AS. Jika probabilitas larangan naik secara signifikan, hal itu bisa memengaruhi valuasi startup AI open source dan mendorong lobi industri untuk memperjelas posisi regulator.

Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari Gedung Putih, Kementerian Perdagangan, atau badan regulasi AI AS mengenai rencana pelarangan model open source. Pasar prediksi Polymarket tetap menjadi salah satu indikator sentimen, bukan pengganti kebijakan resmi.