OpenAI Settles DOJ Allegations of Bias Toward Visa Holders Over US Workers

OpenAI, pengembang model kecerdasan buatan terkemuka, telah mencapai penyelesaian dengan Departemen Kehakiman AS terkait tuduhan bahwa perusahaan lebih mengutamakan pemegang visa sementara dibanding pekerja lokal. Pengumuman ini disampaikan melalui akun X @Polymarket pada Rabu, 5 Agustus 2026, dan langsung menjadi sorotan karena menyangkut praktik perekrutan di industri teknologi yang sedang berkembang pesat. Menurut laporan yang beredar, tuduhan DOJ berfokus pada dugaan diskriminasi dalam proses rekrutmen, di mana OpenAI diduga lebih memilih kandidat pemegang visa H 1B daripada pekerja AS yang memenuhi syarat. Kasus ini merupakan bagian dari pola yang lebih luas di kalangan perusahaan teknologi besar, yang menurut laporan Benzinga, menggunakan iklan lowongan kerja di koran lokal untuk menargetkan pekerja imigran sebagai bagian dari proses aplikasi green card, berpotensi menghindari aturan H 1B.

Penyelesaian ini menandai langkah signifikan dalam penegakan hukum imigrasi di sektor teknologi. Sebelumnya, DOJ telah menunjukkan keseriusannya dalam kasus serupa, seperti yang terlihat dari penyelesaian dengan Epik Solutions, sebuah perusahaan rekrutmen teknologi di California, yang terbukti melanggar Immigration and Nationality Act (INA) dengan lebih memilih merekrut pemegang visa H 1B asing daripada pekerja AS. Dalam kasus tersebut, DOJ menegaskan komitmennya untuk memerangi diskriminasi terhadap pekerja AS. Kronologi kasus OpenAI belum diungkap secara rinci, namun penyelesaian ini datang di tengah pengawasan regulasi yang semakin ketat terhadap perusahaan AI. Pada Juni 2026, jaksa agung dari beberapa negara bagian AS meluncurkan penyelidikan terhadap OpenAI terkait keamanan dan transparansi, seperti dilaporkan The AI Chronicle. Meskipun penyelidikan tersebut terpisah dari kasus DOJ, keduanya menunjukkan tekanan regulasi yang meningkat pada OpenAI.

Dampak penyelesaian ini terhadap industri teknologi secara luas masih belum jelas, tetapi para pengamat mencatat bahwa kasus ini dapat menjadi preseden bagi perusahaan lain yang menggunakan visa H 1B secara agresif. Praktik perekrutan yang dipertanyakan ini, menurut laporan Benzinga, tidak hanya terjadi di OpenAI, tetapi juga di perusahaan teknologi besar lainnya, yang menggunakan iklan lowongan kerja di koran lokal untuk memenuhi persyaratan perekrutan pekerja AS sebelum mengajukan green card bagi pekerja asing. DOJ sendiri telah lama menyatakan bahwa diskriminasi terhadap pekerja AS dalam proses rekrutmen merupakan pelanggaran INA. Dalam siaran pers resminya, DOJ menegaskan bahwa penyelesaian dengan Epik Solutions adalah bagian dari upaya lebih luas untuk memerangi praktik semacam itu.

Meskipun detail penyelesaian OpenAI belum dipublikasikan, pola kasus sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan mungkin diwajibkan membayar denda dan mengubah praktik perekrutannya. Bagi OpenAI, penyelesaian ini datang di saat yang krusial. Perusahaan sedang berupaya memperluas operasinya dan merekrut talenta terbaik di bidang AI, yang seringkali berasal dari luar AS. Namun, tuduhan diskriminasi ini dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik dan regulator. Belum ada pernyataan resmi dari OpenAI mengenai penyelesaian ini, tetapi perusahaan diharapkan akan merilis keterangan resmi dalam waktu dekat. Kasus ini juga menyoroti ketegangan antara kebutuhan industri teknologi akan talenta global dan perlindungan pekerja lokal. Di satu sisi, perusahaan seperti OpenAI membutuhkan keahlian khusus yang mungkin tidak tersedia di pasar tenaga kerja AS.

Di sisi lain, DOJ dan kelompok pekerja menekankan pentingnya memberi kesempatan yang adil bagi pekerja AS yang memenuhi syarat. Penyelesaian ini berpotensi memengaruhi kebijakan perekrutan di seluruh industri teknologi. Perusahaan yang selama ini mengandalkan visa H 1B mungkin akan meninjau ulang praktik mereka untuk menghindari masalah hukum serupa. Sementara itu, DOJ kemungkinan akan terus memantau kepatuhan perusahaan teknologi terhadap INA, terutama di tengah meningkatnya fokus pada keamanan nasional dan pasar tenaga kerja domestik. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai jumlah denda atau syarat spesifik yang harus dipenuhi OpenAI dalam penyelesaian ini. Namun, kasus ini menjadi pengingat bahwa perusahaan teknologi, termasuk yang bergerak di bidang AI, harus mematuhi hukum imigrasi dengan ketat.

Langkah OpenAI untuk menyelesaikan kasus ini, alih alih melawannya di pengadilan, menunjukkan keinginan perusahaan untuk menghindari pertarungan hukum yang berkepanjangan dan fokus pada bisnis intinya. Ke depannya, pengawasan terhadap praktik perekrutan di industri AI kemungkinan akan semakin ketat, terutama dengan adanya penyelidikan jaksa agung negara bagian yang masih berlangsung. OpenAI dan perusahaan teknologi lainnya harus menyeimbangkan kebutuhan akan talenta global dengan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan AS. Penyelesaian dengan DOJ ini hanyalah salah satu babak dalam dinamika kompleks antara inovasi teknologi, imigrasi, dan perlindungan pekerja lokal.