DOJ Berpihak ke OpenAI dan Sebut Pelatihan AI atas Materi Hak Cipta Fair Use

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mengirim dokumen resmi ke pengadilan untuk menyatakan dukungan terhadap OpenAI dalam gugatan yang diajukan The New York Times. Laporan Wired dan TechCrunch pada 2 September 2026 menggambarkan langkah itu sebagai keberpihakan pemerintah dalam pertarungan hak cipta antara OpenAI dan kalangan penerbit. Dokumen itu mendukung argumen OpenAI bahwa pelatihan AI atas kekayaan intelektual milik pihak lain tergolong fair use atau pemanfaatan wajar. Wired menulis bahwa pemerintahan Trump kini memihak raksasa AI dalam gugatan New York Times, sedangkan TechCrunch menyebut sikap itu sebagai pembelaan pemerintah atas praktik melatih model bahasa besar dengan materi berhak cipta. Dalam dokumen itu, pemerintah memperingatkan bahwa pembatasan pelatihan AI pada materi berhak cipta dapat menghambat kemajuan kreatif dan ilmiah.

Wired mengutip peringatan itu dalam bahasa aslinya, “could thwart creative and scientific progress”. Kalimat tersebut menegaskan alasan Washington turun tangan, yaitu agar perlindungan terhadap pemilik konten tidak berubah menjadi rintangan bagi pengembang AI. Di bagian lain, dokumen itu menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan kuat untuk terus mengembangkan industri kecerdasan buatan yang tangguh dan kompetitif, sekaligus menjadi standar praktik dan prosedur penggunaan AI secara global. TechCrunch mengutip kalimat tersebut langsung dari isi dokumen. Pernyataan itu menempatkan perkara yang semula bersifat perdata di jalur kebijakan industri, bukan hanya sengketa antara dua perusahaan. Sengketa ini berakar pada cara kerja model bahasa besar atau large language model.

Sistem AI generatif belajar menghasilkan teks dengan memproses data dalam jumlah sangat besar dari berbagai sumber, termasuk tulisan yang dilindungi hak cipta. Penerbit yang menggugat menilai pemakaian karya mereka tanpa izin dalam proses pelatihan melanggar hukum. OpenAI dan pemerintah berpendapat sebaliknya, bahwa tahap pelatihan tersebut termasuk kategori fair use. Perkara ini dengan demikian menguji batas doktrin fair use di era AI. Dalam tradisi hukum Amerika, fair use membolehkan penggunaan materi berhak cipta tanpa izin dalam kondisi tertentu, dan batas kondisi itulah yang kini diperebutkan. Apakah melatih model dengan menyerap teks dalam jumlah besar tergolong penggunaan yang sah atau merampas nilai ekonomi karya asli adalah pertanyaan yang harus dijawab pengadilan. Surat pemerintah tidak menjawabnya secara final, tetapi memberi arah bahwa kepentingan industri AI harus ikut diperhitungkan.

Dokumen ini muncul di dalam gugatan New York Times terhadap OpenAI, perkara yang disebut Wired dan TechCrunch sebagai bagian dari pertarungan hak cipta antara raksasa AI dan penerbit. Posisi DOJ tidak mengikat hakim, tetapi pandangan cabang eksekutif dalam perkara yang menyentuh kebijakan nasional biasanya mendapat perhatian pengadilan, terutama ketika undang undang yang ditafsirkan meninggalkan ruang ambigu. Bagi pengembang AI lain yang menghadapi gugatan dengan pokok persoalan yang sama, surat ini menjadi bahan rujukan bahwa praktik pelatihan model dianggap sejalan dengan kepentingan kompetitif Amerika. Bagi industri media, surat ini menegaskan bahwa gugatan berbasis pelanggaran hak cipta atas data pelatihan harus berhadapan dengan pandangan resmi pemerintah yang menempatkan inovasi AI sebagai prioritas. Konsekuensi praktis pertarungan ini melampaui dua pihak di ruang sidang.

Jika pengadilan menerima pandangan bahwa pelatihan model adalah fair use, pengembang AI tidak berkewajiban membayar lisensi atas bahan pelatihan. Jika menolak, perusahaan AI harus mengubah cara memperoleh data, misalnya dengan konten berlisensi atau bahan yang sepenuhnya bebas dari hak cipta. Kedua arah itu pada akhirnya ikut menentukan biaya pengembangan model dan bentuk industri ke depan. Kehadiran DOJ juga mengubah sifat sengketa. Kasus yang semula merupakan pertikaian perdata antara pemilik konten dan pengembang teknologi kini secara resmi melibatkan kepentingan negara. Wired menggambarkannya sebagai sikap pemerintahan Trump kepada raksasa AI, sementara isi dokumen menunjukkan pertimbangan yang lebih luas daripada sekadar dukungan politik terhadap satu perusahaan. Dimensi geopolitik tersirat dari pilihan kata “standar global” dalam dokumen itu.

Cara pengadilan Amerika menyelesaikan persoalan pelatihan AI berpotensi menjadi acuan bagi yurisdiksi lain yang menghadapi pertanyaan yang sama. Kepentingan itu dinyatakan secara eksplisit oleh pemerintah, bahwa Amerika ingin industrinya menentukan praktik dan prosedur penggunaan AI di tingkat dunia. Surat pemerintah itu diajukan saat perkara utama masih berjalan. TechCrunch dan Wired menerbitkan laporan pada 2 September 2026, sehari sebelum artikel ini tayang. Kedua media mengutip isi dokumen yang sama, dan perkara ini kini memasuki tahap di mana pengadilan akan menimbang posisi pemerintah di samping argumen penggugat dan tergugat. Yang berubah setelah surat ini adalah posisi negara dalam peta sengketa. Pemerintah federal tidak lagi sekadar mengamati dari luar.

Dengan menyebut pelatihan AI sebagai fair use dan menghubungkannya dengan kepentingan kompetitif nasional, DOJ telah menempatkan Amerika secara langsung di belakang OpenAI. Bagi pemegang hak cipta, dokumen ini menjadi sinyal bahwa upaya memperoleh kompensasi lewat gugatan harus berhadapan dengan posisi resmi pemerintah federal. Sejauh mana pandangan itu menjadi hukum akan ditentukan oleh pengadilan dalam putusan yang hingga kini masih dinanti.